FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : ______________________________________
2. Nama pemrakarsa : ______________________________________
3. Alamat kantor, nomor telepon/fax ___________________________

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : _______________________
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : _______________________
3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _______________________ (satuan)
4. Garis Besar Komponen Rencana  Usaha dan/atau Kegiatan

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak Lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk  menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Catatan  :

• Untuk keterangan masing masing item dan  melihat Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi silahkan lihat disini

Penting : Permen ini telah di cabut dengan Permen LH No 16 Tahun 2012